analisislah gejala modernisasi di indonesia dalam bidang politik dan ideologi

GeorgeSimmel menganalisis bentuk kelompok sosial mulai dari yang terkecil yang terdiri atas satu orang sebagai fokus hubungan sosial yang disebut Monad. Dalam perkembangannya, kelompok sosial terdiri dari dua atau tiga orang yaitu Dyad dan Triad, serta kelompok-kelompok sosial lainnya. Berdasarkan Kesadaran terhadap Jenis yang Sama. Nahkemudian, akhirnya dengan studi kasus sebagai contoh di atas sebelumnya, dapat kita analisis faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Berikut faktor pendorong perubahan sosial pada kasus di atas, adalah: Terjadinya industrialisasi dan urbanisasi. Adanya kontak dengan kebudayaan lain. Jelaskangejala modernisasi dalam berbagai bidang. MW. Milea W. 01 Maret 2022 09:33. Pertanyaan. Jelaskan gejala modernisasi dalam berbagai bidang. Mau dijawab kurang dari 3 menit? PengantarSistem Politik Indonesia dan memegang kunci kekuasaan, baik kekuasaan eksekutif, legislatif, judisial, kebijakan luar negeri maupun keamanan. Adapun prinsip check and balance sangat terbatas dalam konstitusi di Indonesia.22 2) Budaya. Dalam budaya atau tradisi Jawa, presiden dipandang sebagai layaknya raja. Gejalamodernisasi politik dan ideologi di Indonesia banyak ditandai oleh berbagai sikap politik masyarakat yang mulai mengesampingkan sikap primordial, kesukuan, kedaerahan, dan sejenisnya atau juga pemilihan kepemimpinan berdasarkan prestasi. Dalam bidang ideologi, gejala modernisasi ditandai dengan munculnya ideologi modern bercirikan Site De Rencontre Gratuite Et Sérieuse. Dunia perkotaan. Sumber zaman di era modern mendorong munculnya globalisasi pada setiap negara di belahan dunia. Globalisasi merupakan sebuah proses integrasi internasional yang terjadi karena terdapat pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya. Dalam sudut pandang politik, globalisasi memberikan peran penting dalam masuknya nilai-nilai demokrasi di berbagai negara karena bersamaan dengan bertumbuhnya kesadaran berpolitik di dalam masyarakat. Menurut pendapat ahli lain, globalisasi diartikan sebagai penyusutan jarak serta waktu yang digunakan manusia ketika beraktivitas sehari-hari. Manusia bisa memajukan berbagai aspek kehidupannya serta menghapus sekat-sekat antar bangsanya sehingga dunia bisa berkembang ke tatanan kehidupan yang lebih baik dengan penerapan memberikan dampak positif yang nyata dalam politik Indonesia modern ini yaitu pemerintahan sebuah negara menjadi dijalankan secara terbuka dan lebih demokratis. Hal ini juga berdampak dalam mendorong masyarakatnya untuk menggunakan hak berpolitik dengan bebas. Setiap negara semakin sadar dan mengakui adanya Hak Asasi Manusia HAM. Globalisasi juga melahirkan hubungan kerja sama internasional secara luas serta hubungan kerja sama antar negara semakin mudah dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan hubungan diplomasi antar negara semakin meningkat dan negara mulai berpartisipasi aktif untuk menciptakan kedamaian dunia. Dampak positif ini menyebabkan rasa nasionalisme yang meningkat seiring dengan pemerintahan suatu negara yang dijalankan lebih jujur, bersih, transparan, dan sisi lain, globalisasi memberikan dampak negatif dalam politik suatu negara yaitu dengan kemunculan ideologi liberalisme kembali karena dianggap masyarakat menjadi lebih bebas dalam berpendapat. Sehingga memungkinkan ideologi Pancasila beralih ke ideologi liberalisme yang menyebabkan rasa nasionalisme suatu bangsa akan semakin hilang dan identitas negara menjadi dipertanyakan kembali. Dampak globalisasi lainnya di ranah politik adalah masyarakat cenderung lebih mementingkan kepentingan kelompok dibanding kepentingan umum, terorisme dan aksi anarkis lainnya semakin mendunia dan sulit untuk dihindari. Hal ini terlihat dalam gerakan radikalisme yang semakin menyebar luas ke berbagai negara khususnya negara di Asia. Kelompok radikalisme ini memanfaatkan globalisasi melalui media sosial yang berkembang secara cepat dan tepat untuk merekrut anggota serta mengubah orang-orang menjadi sendiri bertentangan dengan tiga sila dalam pancasila yaitu Sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa”, Sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan Sila ketiga “Persatuan Indonesia”. Hal ini menggambarkan jika radikalisme bertumbuh seiring dengan globalisasi, akan menyebabkan nasionalisme negara semakin pudar. Menurut Gubernur Lemhannas RI, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan memudarnya identitas diri bangsa serta implementasi nilai-nilai kebangsaannya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia serta mendorong dan membela kepentingan nasional melalui rasa kesadaran yang tinggi akan segala kehidupan berbangsa bernegara, rasa cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan Wijoyo, dkk, “Manajemen Pemasaran di Era Globalisasi”, 20205. 1999. “Globalization and Culture”.Tanamal, N. A., & Siagian, S. B. U. 2020. “Implementasi Nilai Pancasila dalam Menangani Intoleransi di Indonesia”. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 83, 2020 “Agus Widjojo Era Globalisasi Pengaruhi Kehidupan Politik Indonesia”. Jakarta - Ideologi adalah gagasan dan pengertian. Ideologi sendiri berasal dari kata idea. Selain itu ideologi juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti oida atau mengetahui, melihat dengan budi. Sedangkan logi yang berasal dari bahasa Yunani logos artinya ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan-gagasan atau pengetahuan tentang ide-ide. Melansir laman Disdikpora Kabupaten Buleleng, ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt de Tracy, orang Perancis pada tahun 1796. Menurut Tracy ideologi yaitu science of ideas, suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Marx sendiri mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial Ramlan Surbakti mengemukakan ideologi baik secara fungsional maupun secara struktural. Secara fungsional, ideologi diartikan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau masyarakat yang dianggap paling secara fungsional ideologi terbagi menjadi dua tipe yaitu doktriner dan ideologi yang pragmatis. Ideologi doktriner adalah ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi dirumuskan secara sistematis, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai maupun aparat pemerintah, contohnya ajaran pragmatis apabila ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi tersebut tidak dirumuskan secara sistematis dan terinci. Pelaksanaan ideologi pragmatis tidak diawasi oleh aparat namun dengan pengaturan pelembagaan internalization, yaitu individualisme atau umum idelogi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis serta menyangkut berbagai bidang kehidupan merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang membentuk masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi adalah sesuatu yang harus dihayati hingga menjadi suatu merupakan suatu pilihan yang jelas membawa komitmen keterikatan untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologis seseorang, maka semakin tinggi juga komitmen untuk juga tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan yang mengikat. Sehingga seseorang harus meyakini ideologinya sebagai ketentuan yang mengikat harus ditaati dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi maupun juga berisi seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat sebagai wawasan atau pandangan rangkaian nilai tersebut mereka mengetahui cara bersikap baik secara moral atau normative yang dianggap benar dan adil, dalam bersikap dan bertingkah laku untuk memelihara, mempertahankan, membangun kehidupan duniawi bersama dengan berbagai ideologi adalah seperti yang dijelaskan di atas ya detikers. Selamat belajar! Simak Video "Jokowi Ungkap RI Sukses Lewati Krisis Dunia Karena Fondasi Pancasila" [GambasVideo 20detik] atj/lus Jakarta ANTARA - Presiden RI Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang terpusat di Gedung Pancasila, Jakarta, Selasa 1 Juni 2021, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam amanatnya di upacara tersebut, Kepala Negara menekankan tentang dinamika tantangan yang terus dihadapi bangsa Indonesia dalam membumikan ideologi Pancasila. Presiden mengajak peringatan hari lahir Pancasila di setiap tanggal 1 Juni untuk benar-benar dimanfaatkan demi mengkokohkan nilai-nilai pancasila dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan dalam bernegara. Menurut Presiden, walaupun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan bangsa sepanjang Republik Indonesia berdiri, namun tantangan yang dihadapi pancasila tidaklah semakin ringan. Contohnya globalisasi dan interaksi antarbelahan dunia, yang tidak serta merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Presiden meminta seluruh pihak mewaspadai meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antarpandangan, rivalitas antarnilai-nilai dan rivalitas antarideologi. Ideologi transnasional, kata Presiden, juga cenderung semakin meningkat memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan berbagai strategi. Selain itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memengaruhi landskap kontestasi ideologi. Baca juga Haedar Nashir Jauhi politisasi Pancasila Baca juga Erick Thohir Pancasila adalah perekat bangsa Kepala Negara mengingatkan revolusi industri juga telah menyediakan berbagai kemudahan dalam berdialog, dalam berinteraksi dan berorganisasi dalam skala besar lintas negara. Ketika konektivitas 5G melanda dunia maka interaksi antar dunia juga semakin mudah dan cepat. Kemudahan ini bisa digunakan oleh ideologi-ideologi transnasional radikal untuk merambah ke semua pelosok Indonesia ke seluruh kalangan dan seluruh usia tanpa mengenal lokasi dan waktu. Bahkan, kata Presiden, kecepatan ekspansi ideologi radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi ini. Guna menghadapi dinamika tantangan dalam membumikan ideologi Pancasila, maka perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa, diperlukan cara-cara baru yang luar biasa, memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama revolusi industri dan sekaligus Pancasila harus menjadi fondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan. Sebagaimana amanat Presiden, seluruh aparatur pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, kaum profesional, generasi muda Indonesia dan seluruh rakyat indonesia harus bersatu padu dan bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia yang dicita-citakan. Tantangan pengamalan Pancasila Upaya bangsa Indonesia membumikan ideologi Pancasila tidak terlepas dari upaya pengamalan sila-sila Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Direktur Eksekutif The Indonesian Institute TII Adinda Tenriangke Muchtar, pengamalan sila-sila Pancasila masih jadi pekerjaan rumah. Contohnnya, salah satu sila Pancasila yang sangat penting dalam upaya menegakkan demokrasi di Indonesia adalah Sila ke-4. Menurut dia, kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya dalam mengkritisi kebijakan publik di ruang digital, berada dalam situasi yang rentan dan meresahkan. Dalam pengamatannya, kasus peretasan terhadap suara-suara kritis terhadap pemerintah di ruang digital, rentannya perlindungan data pribadi terutama dalam kasus yang rentan dengan aspek relasi kuasa, beserta kriminalisasi dengan dasar UU ITE dan alasan seperti penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan stabilitas dan ketertiban publik, kerap menjadi alasan yang digadang-gadang untuk menjerat suara kritis warga negara. Data The Southeast Asia Freedom of Expression Network SAFEnet merekam 334 kasus hingga bulan Oktober 2020 sejak UU ITE disahkan tahun 2008. Sementara LBH Pers juga mencatat paling tidak 10 jurnalis dikriminalisasi dan menjadi korban UU ITE. Baca juga MPR Hari Lahir Pancasila momentum bangun kembali kebersamaan Baca juga Cara Andrea Turk amalkan Pancasila Adinda menyampaikan ancaman terhadap kebebasan berekspresi di dunia maya juga tercatat dari hasil survei Komnas HAM dan Litbang Kompas, di mana 36 responden merasa tidak bebas. Selain itu, Indonesia pun berada dalam status partly free dalam Global Freedom Status dari Freedom House 2019-2021. Sudah sepatutnya, ekspresi publik dilihat sebagai bagian dari partisipasi publik dalam proses kebijakan, termasuk di ranah digital dan dalam konteks demokrasi dan tata kelola pemerintahan digital. Adinda menyampaikan TII mengajukan rekomendasi untuk mendorong dan melindungi kebebasan berekspresi, termasuk dalam mengkritisi pemerintah di dunia maya di Indonesia. Di aspek legal, TII juga mendesak revisi UU ITE, khususnya terkait pasal-pasal yang multi interpretasi dan mengancam HAM dan kebebasan, serta memformulasikan peraturan dan peraturan pelaksana dengan perspektif HAM dan kebebasan agar dapat diterapkan oleh penegak hukum dan para pihak terkait. TII juga mendesak agar pasal-pasal terkait sanksi UU ITE tidak lagi menerapkan sanksi pidana dan harus melindungi data pribadi. Pemerintah dan DPR, juga harus mendefinisikan dengan jelas perbedaan ekspresi yang dijustifikasi sebagai bagian kebebasan dan yang terhitung sebagai penghinaan dan sebagainya. Masyarakat sipil pun harus dilibatkan dalam prosesnya untuk menghapus ketentuan yang mengancam HAM dan mengembalikan UU ITE seperti tujuan awalnya, yaitu melindungi warga dalam melakukan transaksi elektronik maupun berhubungan dengan informasi di dunia digital, dengan tetap melindungi aspek HAM dan kebebasan berekspresi. Dengan kata lain, sanksi pidana seharusnya dikembalikan ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Selain itu aspek legal dan politik legal yang mendasari-nya, juga tidak lepas dari aspek penerapannya oleh pelaksana kebijakan. TII merekomendasikan perbaikan penegakan hukum UU ITE dengan mendorong penegak hukum yang berperspektif HAM yang lebih baik, apakah melalui Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK dan jalur pendidikan dan sosialisasi, serta internalisasi lainnya. TII juga mendorong penerapan restorative justice dan tidak diskriminatif, dengan pembagian tugas yang jelas antara Kominfo, Polisi, dan Pengadilan. Terakhir, kebebasan berekspresi di dunia digital sangat membutuhkan literasi digital oleh semua pihak, bukan hanya pemerintah dan penegak hukum, namun juga masyarakat umum, agar bijak dan memahami konteks dalam berekspresi di dunia maya. Studi TII merekomendasikan kolaborasi Kominfo dengan Kepolisian dan Kemendikbudristek, serta masyarakat sipil terkait untuk mendorong literasi digital yang lebih baik di Indonesia. Baca juga Generasi muda diminta pahami Pancasila sebagai ideologi kebangsaan Baca juga Rektor UGM Internalisasi nilai Pancasila disesuaikan kondisi terkini Apa yang disampaikan TII hanya salah satu contoh tantangan pengamalan sila dalam Pancasila. Masih ada contoh-contoh lain yang kiranya juga bertentangan dengan pengamalan sila-sila Pancasila. ​​​​​​ Apapun itu, Pancasila telah disepakati sebagai konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Lahirnya Pancasila dengan kelima sila-nya benar-benar mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka bhineka tunggal ika. Kita semua sepakat bahwa Pancasila adalah ideologi yang paling tepat untuk Indonesia. Namun, dinamika tantangan dalam membumikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agaknya tidak akan pernah usai, karena perubahan terus terjadi. Patut diingat, cara kita bangsa Indonesia dalam mengamalkan ideologi Pancasila dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara, mencerminkan seberapa keras upaya kita dalam membumikan Chandra Hamdani Noor COPYRIGHT © ANTARA 2021 Modernisasi dalam Bidang Politik dan Ideologi Di Indonesia – Pada dasarnya politik ialah bidang yang berhubungan dengan kekuasaan power dan wewenang authority. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara politik berkaitan bersahabat dengan proses-proses yang berhubungan dengan kenegaraan dan ketatanegaraan, yang meliputi forum-lembaga negara, dasar pemerintahan, sistem pemerintahan, penyelenggaraan penyeleksian biasa , dan lain sebagainya. pertanyaannya sekarang yakni, apakah yang dimaksud dengan kekuasaan power dan wewenang authority tersebut? Dalam setiap korelasi antarmanusia, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kelompok, selalu tersimpul unsur kekuasaan dan wewenang. Soerjono Soekanto mendefinisikan kekuasaan power selaku sebuah kesanggupan untuk mensugesti pihak lain berdasarkan kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan terdapat pada semua bidang kehidupan, ialah meliputi kesanggupan untuk memerintah dan menawarkan keputusan-keputusan yang secara pribadi maupun tidak eksklusif mensugesti langkah-langkah-tindakan pihak lain yang diperintah. Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan merupakan suatu kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya kepada langkah-langkah-tindakan perlawanan dari orangorang atau golongan-golongan tertentu. Kekuasaan mempunyai beragam sumber dan sekaligus bermacam-macam bentuk. Kekuasaan juga terdapat di mana-mana, dalam korelasi-hubungan sosial maupun dalam organisasi sosial. Namun demikian, pada umumnya kekuasaan yang tertinggi terletak pada organisasi negara, alasannya adalah secara formal negara mempunyai hak untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi, bahkan negara dapat menerapkan tindakan kekerasan dan paksaan dalam rangka menjalankan peran pemerintahan. Kekuasaan yang terdapat dalam interaksi sosial, baik yang terjadi antara seseorang dengan seseorang, antara seseorang dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kalangan, mempunyai beberapa bagian sebagai berikut a. Rasa takut Perasaan takut terhadap seseorang akan mengakibatkan sebuah kepatuhan kepada segala kemauan dan langkah-langkah orang yang ditakuti tersebut. Perasaan takut bahwasanya ialah gejala jiwa yang bersifat negatif karena kepatuhan yang diwujudkan merupakan keterpaksaan. Pada biasanya orang yang mempunyai rasa takut akan berbuat apa saja sesuai dengan kehendak orang yang ditakuti tadi. Rasa takut juga mengakibatkan terjadinya peniruan terhadap sikap dan sikap orang yang ditakuti yang diketahui dengan perumpamaan matched dependent behavior. b. Rasa cinta Rasa cinta akan menghasilkan tindakan yang kasatmata yang diwujudkan dengan tindakan sukarela dalam rangka mengasyikkan pihak yang berkuasa. Rasa cinta sebaiknya dikembangkan dalam korelasi kekuasaan semoga tata cara kekuasaan yang dikerjakan mampu berlangsung dengan tertib dan teratur. c. Kepercayaan Kepercayaan timbul sebagai akibat dari kekerabatan langsung antara dua orang atau lebih yang bersifat asosiasif. Meskipun kepercayaan sering bersifat langsung, namun dogma juga mampu berkembang dalam korelasi organisasi yang luas. Kepercayaan rakyat kepada penguasa akan mampu melanggengkan penguasa tersebut dalam memegang kekuasaan. Sebaliknya, ketidakpercayaan rakyat terhadap penguasa akan melahirkan mosi tidak percaya yang dapat menjatuhkan penguasa. d. Pemujaan Kepercayaan yang berlebihan akan melahirkan pemujaan. Akibat dari pemujaan yakni adanya pembenaran terhadap segala langkah-langkah penguasa, walaupun langkah-langkah penguasa tersebut betul-betul salah. Keempat bagian di atas sering digunakan oleh penguasa untuk dapat melakukan kekuasaannya. Sebagaimana kekuasaan, wewenang juga mampu dijumpai di mana-mana. Wewenang ialah sebuah hak yang sudah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk memutuskan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan perihal dilema-persoalan penting dan untuk menuntaskan pertentangan-kontradiksi. Seseorang yang mempunyai wewenang akan bertindak selaku pemimpin atau pembimbing bagi banyak orang. Dengan demikian, kekuasaan tanpa wewenang merupakan kekuasaan yang tidak sah sebab tidak memiliki otoritas untuk menjalankan kekuasaannya. Adapun bentuk-bentuk wewenang antara lain sebagai berikut a. Wewenang kharismatis, tradisional, dan rasional legal Max Weber mengemukakan bahwa perbedaan antara wewenang kharismatis, tradisional, dan rasional didasarkan pada korelasi antara tindakan dengan dasar aturan yang berlaku. Wewenang kharismatis ialah wewenang yang didasarkan atas kharisma atau suatu keahlian khusus yang ada pada diri seseorang selaku anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Wewenang kharismatis condong bersifat irasional karena tidak dikelola oleh kaidahkaidah tertentu. Wewenang tradisional merupakan wewenang yang dimiliki oleh seseorang karena adanya ketentuan-ketentuan tradisional. Sedangkan wewenang rasional ialah wewenang yang disandarkan pada tata cara hukum yang berlaku dalam penduduk . b. Wewenang resmi dan tidak resmi Wewenang resmi ialah wewenang yang sistematis dan rasional yang diperoleh secara resmi berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Sedangkan wewenang tidak resmi ialah wewenang yang terdapat pada kelompok-kalangan yang tidak resmi yang diperoleh secara impulsif, situasional, dan didasarkan pada faktor persahabatan maupun aspek kekeluargaan. c. Wewenang langsung dan teritorial Wewenang eksklusif ialah wewenang yang diperoleh menurut ikatan tradisi yang didasarkan atas solidaritas antara anggota-anggota kalangan. Wewenang teritorial ialah wewenang yang diperoleh menurut penguasaan terhadap daerah-kawasan tertentu. d. Wewenang terbatas dan menyeluruh Wewenang terbatas merupakan wewenang yang tidak mencakup semua bidang kehidupan, melainkan cuma terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Sedangkan wewenang menyeluruh ialah wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Ideologi merupakan sebuah rangkaian konsep harapan yang diemban dan diidamkan oleh sebuah kalangan, suatu golongan, sebuah gerakan, atau sebuah negara. Di dalam sebuah ideologi terdapat sistem desain yang dijadikan landasan dalam menunjukkan arah dan tujuan demi mempertahankan kelancaran hidup. Sistem politik dan ideologi yang terdapat dalam mengadakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia senantiasa mengalami pembaharuan. Setiap pemimpin negara telah berbuat yang terbaik di zamannya. Meskipun demikian, dalam perkembangannya dijalankan beberapa langkah korektif demi melaksanakan pembaharuan pada tahap selanjutnya. Pemerintah Orde Lama mendapat koreksi dari pemerintah Orde Baru. Demikian juga selanjutnya, pemerintah Orde Baru mendapat koreksi dari pemerintah yang sekarang. Pemerintah kini juga masih direpotkan oleh aneka macam kritik dan koreksi agar terus melakukan pembenahan. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara telah barang tentu harus diubahsuaikan dengan suasana dan kondisi yang berkembang di kalangan rakyat. Pada zaman Orde Lama, hal mana tingkat pendidikan rakyat Indonesia secara lazim masih sangat minim, maka demokrasi yang diterapkan condong bersifat otoriter. Hal tersebut lebih disebabkan sebab ketersediaan sumber daya insan bermutu yang sangat sedikit. Pada zaman Orde Baru kehidupan demokrasi sedikit mengalami peningkatan yang ditandai dengan penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun sekali. Namun demikian, pada kurun Orde Baru kehidupan kepartaian tidak sebebas sekarang dengan alasan untuk menjaga stabilitas keselamatan nasional. Belakangan ini sangat gencar terdengar berita-gosip demokratisasi. Sebagian masyarakat menginginkan pelaksanaan demokrasi yang ideal, sebagaimana yang terjadi di negara-negara barat. Secara sederhana dapat dibilang bahwa demokrasi merupakan pemerintahan yang didasarkan atas kekuasaan rakyat atau yang populer dengan istilah goverment by rule by the people. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya demokrasi ialah tata cara pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pelaksanaan demokrasi yang ideal harus disokong oleh mutu sumber daya manusia yang ideal juga. Mengingat, pengambilan keputusan dalam tradisi demokrasi sering diwarnai oleh suara yang terbanyak bukan bunyi yang bermutu. Pengambilan keputusan mirip itu bisa jadi akan menjerumuskan. Sebagai ilustrasi, pertimbangan yang tiba dari seratus orang buta huruf akan dianggap lebih memilih daripada usulan yang datang dari tiga puluh orang pakar. Padahal, secara rasional pendapat para pakarlah yang lebih baik meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang lainnya. Itulah sebabnya, kehidupan demokrasi dalam metode politik di Indonesia mengalami berulang kali perubahan, yakni demokrasi parlementer atau dikenal juga dengan demokrasi liberal terjadi antara tahun 1945-1959, demokrasi terpimpin terjadi antara tahun 1959-1966, dan demokrasi Pancasila terjadi antara tahun 1966-kini. Pada kurun demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, pemerintahan sering mengalami jatuh bangkit sebagai balasan dari terlalu dominannya dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan rakyat dalam menentukan pemerintahan. Pemerintahan tidak dapat bekerja secara efektif selaku balasan dari adanya kontradiksi yang terjadi dalam badan partai politik sehingga Presiden Soekarno merasa perlu melakukan dekrit. Sementara itu, pada era demokrasi terpimpin terdapat beberapa penyimpangan kepada Pancasila dan UUD 1945 hingga mencapai puncaknya, yakni terjadinya bencana nasional yang berupa G30S/PKI. Pemerintah Orde Baru melaksanakan beberapa langkah pembaharuan, yaitu dengan menerapkan format demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat didefinisikan selaku sebuah demokrasi yang dijiwai dan didasari oleh falsafah Pancasila. Semangat yang dibangun dalam demokrasi Pancasila yaitu semangat kekeluargaan. Penyelesaian duduk perkara politik dilaksanakan melalui lobi yang intensif untuk menghindarkan diri dari pertentangan pertimbangan dan perpecahan. Wakil-wakil rakyat diseleksi setiap lima tahun sekali melalui penyeleksian umum yang dikerjakan secara eksklusif, lazim, bebas, dan belakang layar. Kemajuan yang dicapai oleh pemerintah Orde Baru yakni terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia yang tertib dan dinamis menurut ideologi Pancasila. Perkembangan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara di Indonesia mesti disikapi sebagai suatu upaya untuk mencari format atau model demokrasi yang tepat bagi metode perpolitikan Indonesia, mengingat usia bangsa Indonesia yang relatif masih muda. Sekitar bulan Mei 1998, terjadi gejolak rakyat berupa agresi demonstrasi yang dijalankan secara besar-besaran untuk menuntut penyelenggaraan tata cara politik yang lebih demokratis. Aksi tersebut telah berhasil mendesak Presiden Soeharto untuk lengser. Para pengganti Presiden Soeharto, baik Habibie, Abdulrachman Wahid, maupun Megawati terus berusaha melaksanakan pembaharuan. Pembaharuan-pembaharuan tersebut sudah barang tentu tidak akan pernah selsai mengingat problem bangsa dan negara yang selalu meningkat . Pembaharuan dalam bidang politik mesti dijalankan secara terjadwal dan sistematis mengingat tantangan yang ada pada masa global dan masa isu yang makin berat. Sekian materi perihal Modernisasi Bidang Politik dan Ideologi Indonesia dari , agar berfaedah. Modernisasi Di Bidang Komunikasi, Politik Dan Ideologi Perkembangan alat komunikasi dan informasi sebagai gejala modernisasi tampak nyata. Bermunculan berbagai penemuan baru, inovasi, dan pembaharuan terhadap berbagai alat komunikasi dan informasi. Inovasi pembaruan dan penemuan baru yang terjadi membawa perubahan pada penggunaan teknologi komunikasi informasi dan transportasi dari tradisional ke modern. Penggunaan alat komunikasi yang semakin media elektronik serta transportasi modern yang digunakan masyarakat untuk melakukan mobilitas merupakan alasan manusia melakukan modernisasi dalam bidang ini Modernisasi Di Bidang Komunikasi, Politik Dan Ideologi. Modernisasi pada bidanginformasi komunikasi dan transportasi banyak kita jumpai disekitar kita. Modernisasi pada bidang komunikasi banyak kita jumpai di sekitar kita. Interaksi antara satu orang dengan orang yang lain saat ini tidak harus dilakukan secara tatap muka karena banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Misalnya saja melalui handphone, faksmile, instant messanger, e-mail, smartphone, video call dan sebagainya, Selain untuk berkomunikasi, media media tersebut juga dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat mudah dan efisien. Sementara dalam bidang transportasi gejala modernisasi juga tampak pada pemanfaatan jaringan internet untuk pemesanan tiket transportasi secara on line. Kegiatan tersebut berkaitan dengan perubahan cara pembelian tiket tradisional ke modern. Selain itu penggunaan alat transportasi modern sebagai pengganti alat transportasi tradisional saat ini banyak dipilih masyarakat sehingga lebih efektif dan efisien Modernisasi Di Bidang Komunikasi, Politik Dan Ideologi. Sistem perwakilan rakyat dalam pemerintahan dapat disebut sebagai salah satu hasil modernisasi yang memengaruhi perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Modernisasi telah merambah semua bidang kehidupan. Tidak terkecuali bidang politik dan ideologi. Kehidupan politik erat kaitannya dengan proses yang melibatkan kenegaraan dan ketatanegaraan, di antaranya meliputi lembaga-lembaga negara, dasar pemerintahan, sistem pemerintahan, penyelenggaraan pemilihan umum. Adapun ideologi merupakan rangkaian konsep suatu cita-cita yang diemban dan diidam-idamkan oleh suatu kelompok/ golongan, gerakan massa, dan negara. Jadi, istilah ideologi bermakna sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat untuk memberikan arah dan tujuan demi kelangsungan hidup. Lalu, apakah yang dimaksud dengan Modernisasi Di Bidang Komunikasi, Politik Dan Ideologi. Kehidupan politik dan ideologi sangat erat kaitanya dengan sistem demokrasi suatu negara. Kamu sudah tahu bukan, bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia telah banyak mengalami perubahan? Perubahan yang pernah dilakukan oleh Indonesia berkaitan dengan kehidupan demokrasi adalah demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Perkembangan politik di Indonesia tersebut telah kamu pelajari pada Tema 2 buku ini. Perkembangan politik dan ideologi di Indonesia mencapai tahap kemajuan seiring dengan modernisasi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan negara RI yang berideologikan Pancasila. Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa berperan penting dalam aktivitas politik dan ideologi masyarakat. Bagaimanakah modernisasi politik dan ideologi di Indonesia? Modernisasi politik dan ideologi yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia dapat berperan penting dalam proses modernisasi secara total di berbagai bidang kehidupan dengan dipicu modernisasi bidang ekonomi dan sosial. Gejala modernisasi politik dan ideologi di Indonesia banyak ditandai oleh berbagai sikap politik masyarakat yang mulai mengesampingkan sikap primordial, kesukuan, kedaerahan, dan sejenisnya atau juga pemilihan kepemimpinan berdasarkan prestasi. Sikap politik semacam ini dipengaruhi oleh makin berkembangnya sistem informasi dikalangan masyarakat sehingga masyarakat mampu menentukan arah politik mereka tanpa tekanan dari pihak lain. Gejala modernisasi dalam bidang ini juga dapat dilihat dari munculnya birokrasi dan adminitrasi pemerintahan yang memanfaatkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi modern. Munculnya lembaga politik modern seperti partai politik untuk menjalankan proses-proses yang berkaitan dengan ketatanegaraan maupun pemerintahan juga gejala modernisasi dalam bidang politik. Dalam bidang ideologi, gejala modernisasi ditandai dengan munculnya ideologi modern bercirikan pemikiran baru tentang ketatanegaraan dan falsafah negara. Namun ada baiknya jika modernisasi di bidang politik dan ideologi mengembangkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila dalam setiap pengambilan keputusan ataupun membuat kebijakan dengan cara menjunjung hukum, moralitas bangsa, dan agama. Baca Juga Modernisasi Di Bidang Ekonomi, Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Modernisasi Di Dalam Bidang Teknologi Masa Kini Kontribusi Kerja Sama Bidang Sosial Budaya Bagi Bangsa Indonesia Demikian Artikel Modernisasi Di Bidang Komunikasi, Politik Dan Ideologi Yang Saya Buat Semoga Bermanfaat Ya Mbloo Artikel Terkait Perdagangan Internasional Sebagai Perwujudan Kerja Sama Ekonomi Antarnegara Tips Dari Hambatan Dan Kebijakan Perdagangan Internasional Peran Indonesia Dalam Kerja Sama Antarnegara Bidang Sosial Budaya Modernisasi Di Dalam Bidang Teknologi Masa Kini Peran Indonesia Dalam Kerja Sama Antarnegara Bidang Politik

analisislah gejala modernisasi di indonesia dalam bidang politik dan ideologi